Beranda » Pentingnya Sinergi UMKM dan Pemerintah untuk Jaga Keamanan Konsumen 

Pentingnya Sinergi UMKM dan Pemerintah untuk Jaga Keamanan Konsumen 

Tangkapan layar laman Instagram BPOM RI

Tangkapan layar laman Instagram BPOM RI

Ekomikro.com – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dirasa mampu meningkatkan perekonomian negara. Beragam sektor perdagangan dari berbagai kategori ada di UMKM. Namun, banyaknya jenis usaha ini sering kali kurang dibekali oleh informasi terkait dengan dampak yang dihasilkan. Salah satu yang paling ramai adalah UMKM bidang kuliner. Muncul pertanyaan apakah semua produk UMKM yang beredar telah terjamin keamanannya? Di sinilah peran kolaborasi antara pengusaha UMKM dan Pemerintah diperlukan.

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia di tahun 2023 mengalami peningkatan yang menakjubkan. Berdasarkan data pada tahun 2022 menurut Bank Dunia pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia meningkat sekitar 9,8% secara tahunan menjadi US$4.580. Hal ini membawa Indonesia menjadi negara dengan kategori berpendapatan menengah atas. 

Perekonomian nasional yang tumbuh pesat pada tahun 2022, menjadi pengaruh Indonesia menjadi negara pendapatan menengah atas. Meskipun pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia (PDB) di tahun 2022 masih tergolong rendah, namun hal tersebut sudah memenuhi syarat untuk membawa Indonesia ke jajaran negara berpendapatan menengah atas. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tidak terlepas dari peran UMKM.

Menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, UMKM menjadi salah satu komponen penggerak perekonomian nasional. UMKM berperan dalam 60,51% PDB dan dapat menyerap sekitar 96,92% dari total tenaga kerja nasional. Potensi tinggi peran UMKM dalam perekonomian mendapat dukungan penuh dari pemerintah untuk terus mendorong kemajuan. 

UMKM dan Kepedulian Pemerintah

Kemajuan UMKM menjadi harapan untuk dapat membawa kestabilan ekonomi untuk negara Indonesia. Pemerintah menyatakan terus melakukan penguatan produksi UMKM dalam negeri. Berdasarkan paparan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menjelaskan beberapa langkah penguatan jangka panjang pemerintah untuk memotivasi UMKM.

Pemerintah berkomitmen meningkatkan penciptaan lapangan kerja, memastikan kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan investasi, dan melakukan perlindungan serta pemberdayaan pelaku UMKM melalui undang-undang. 

Menengok peran penting UMKM di Indonesia sejalan dengan semakin ramainya usaha mikro bermunculan. Berbagai bentuk barang dan jasa yang hadir terus berinovasi. Dari segi sektor perdagangan yang ada, UMKM banyak bergerak di sektor makanan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah industri skala mikro kecil Indonesia yang menjalankan usaha kuliner mencapai 1,51 juta unit usaha di tahun 2020. 

Sektor makanan yang mendominasi keseluruhan sektor usaha mikro di Indonesia memiliki beberapa persyaratan yang wajib terpenuhi. Menjalankan usaha kuliner perlu memperhatikan hal yang berkaitan dengan kesehatan konsumen. Isi kandungan dalam produk haruslah terjamin keamanannya terhadap tubuh. Pengurusan keamanan produk inilah yang Badan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lakukan.

Pendataan BPOM lakukan tidak hanya dalam bentuk produk makanan, tetapi juga obat-obatan. BPOM hadir untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sebagai konsumen tentang produk apa saja yang mereka konsumsi. Bombardir iklan promosi segala merek makanan, obat dan kosmetik yang muncul sering kali meningkatkan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan pola konsumsi yang tinggi tanpa adanya pengetahuan tentang kebenaran informasi itulah yang berbahaya.

Pelaku usaha dalam hal ini berperan penting untuk mendukung sistem pengawasan. Seharusnya, pelaku usaha khususnya bidang makanan dan obat-obatan wajib mendaftarkan produknya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Setiap kandungan yang ada di dalam produk akan diseleksi dan diteliti demi keamanan. Pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak dan sering kali marak isu produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya.

Regulasi Pemerintah untuk UMKM

Kemajuan dunia digital saat ini yang dapat mendorong UMKM semakin maju juga memiliki dampak negatif. Teknologi yang mampu menyebarkan informasi usaha secara luas untuk memasarkan produk, dipakai oleh beberapa oknum untuk hal yang tidak baik. Maraknya iklan perdagangan produk tanpa izin BPOM beredar luas di masyarakat.

Hasil patroli siber obat dan makanan ilegal, BPOM mencatat masih banyak kejahatan yang pelaku usaha lakukan. Menurut pendataan periode Januari 2022 hingga April 2023 terdapat sebanyak 577.814 link yang mengedarkan obat dan makanan ilegal. Realita inilah yang miris di tengah naiknya industri perekonomian Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat ketentuan yang disebut sebagai Perizinan Berusaha. Ketentuan tersebut tentang keamanan pangan bahwasannya setiap olahan pangan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperjualbelikan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. 

Meskipun begitu, terdapat beberapa produk pangan yang tidak wajib memiliki izin edar dari BPOM. Pelaku usaha juga perlu memperhatikan bahwa terdapat jenis Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang izinnya berasal dari pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kriteria olahan makanan yang tidak perlu dari kewajiban memiliki izin edar dari BPOM antara lain:

  1. Mempunyai masa simpan/kedaluwarsa kurang dari 7 (tujuh) hari (dapat terbukti dengan pencantuman tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa pada label);
  2. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
  3. Dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen; dan
  4. Pangan olahan siap saji.

Banyak pelaku usaha yang sudah peduli dengan peraturan tersebut, namun banyak pula pelaku usaha yang mayoritas usaha kecil kurang perhatian. Penemuan produk obat dan makanan tanpa izin edar masih marak terjadi. Hal itu, menandakan daya beli konsumen terhadap suatu produk tanpa izin edar juga masih tinggi. 

Pentingnya Memakai Produk BPOM

Konsumen memiliki beberapa alasan dalam mencari produk untuk memenuhi kebutuhan. Rata-rata tiap orang melihat kualitas, harga, kemudahan akses, dan bentuk produk yang menarik. Tidak jarang tawaran iklan menarik dengan harga miring sangat memengaruhi daya beli konsumen. Produk yang mirip dengan bentuk, rasa, serta kemasan yang hampir sama tetapi lebih murah menjadi salah satu alasan produk tanpa izin edar masih memiliki peminat.

Vio sebagai salah satu konsumen yang pernah mengonsumsi produk tanpa izin edar menjelaskan hal tersebut karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi. Masyarakat sering kali tidak peduli dengan produk olahan makanan yang beredar seperti makanan ringan. Tidak hanya rasa, tetapi harga yang cenderung murah sangat menarik perhatian.

“Ketika beli jajanan tidak pernah cek secara detail, asal ambil saja. Kalaupun sudah tau tidak ada izin edar tetapi tetap dibeli karena rasa yang enak,” jelas Vio.

Berbeda dengan pernyataan Vio, Dina menjelaskan bahwa ia serius dan selektif dalam memilih produk. Memilih olahan pangan yang terjamin kualitasnya daripada hanya tergiur harga murah. Dina memahami dengan betul dampak dari segala makanan maupun obat yang ia konsumsi.

“Lihat dulu ada cap dari BPOM atau tidak, takutnya ada kandungan berbahaya,” terang Dina. 

Pro dan kontra tentang olahan  pangan yang beredar tanpa  adanya  label BPOM memang selalu ada. Beberapa pengusaha percaya bahwa kesehatan konsumen adalah nomor satu sedangkan segelintir pengusaha hanya mementingkan laba. Oleh karena itu, pilihan ada di tangan konsumen sebagai penentu keberlanjutan UMKM. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *