Beranda » Menilik Kebijakan Perdagangan untuk Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Menilik Kebijakan Perdagangan untuk Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Data pertumbuhan perekonomian Indonesia

Data pertumbuhan perekonomian Indonesia

Ekomikro.com— Pandemi Covid-19 membawa dampak di berbagai sektor di Indonesia. Dampak yang paling terlihat selain pada sektor kesehatan, adalah pada sektor ekonomi. Perekonomian Indonesia chaos hingga terjadi inflasi. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi tahunan Indonesia mencapai 3,47 persen pada April 2022. Angka ini merupakan angka paling tinggi di Indonesia sejak awal pandemic Covid-19. Tingkat inflasi tahunan Indonesia masih sebesar 2,96 persen pada awal Maret 2020. Kemudian angka tersebut menurun selama periode April sampai Agustus 2020 seiring penambahan kasus Covid-19 di Indonesia. 

Menurut BPS, pada April 2022 inflasi Indonesia terjadi karena kenaikan harga makanan, minuman, perumahan, air, listrik, bahan bakar, perlengkapan rumah tangga, layanan kesehatan, transportasi, dan masih banyak lagi. 

Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pertumbuhan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2022 tumbuh sebesar 2,31 persen. Data ini sejalan dengan penurunan tingkat inflasi Indonesia pada Januari 2023 menjadi 2,28 persen. 

Menurut Kementerian Perdagangan, nilai tersebut hadir berkat kontribusi ekonomi digital bagi ekonomi Indonesia. Sebab tak dapat dipungkiri sepanjang masa pandemi Covid-19 sistem jual beli juga berubah menjadi digital. 

Pada tahun 2022, nilai Ekonomi Digital Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga mencapai USD 77 Miliar. Angka ini termasuk dalam 39,7 persen angka tertinggi di ASEAN. Nilai ini meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah USD 63 Miliar dan tahun 2020 sejumlah USH 47 Miliar. Bahkan, Kementerian Perdagangan membuat proyeksi angka ini bisa mencapai 130 Miliar USD pada tahun 2025. 

Nilai Perekonomian Indonesia

Ekonomi Digital Indonesia meningkat salah satunya adalah melalui E-commerce. Nilai transaksi E-commerce tahun 2022 mencapai R476,3 Triliun. Jumlah ini meningkat 18,7 persen dari pada tahun 2020 yakni senilai Rp401 Triliun. Data hasil dari Bank Indonesia ini juga memperkirakan sektor E-commerce akan tumbuh secara konsisten dengan kisaran 17-22 persen pada tahun 2025. 

Transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari umumnya dilakukan oleh kalangan milenial. Budaya melek teknologi di masa pandemi telah mendorong pemanfaatan internet di Indonesia hingga mencapai 202,6 juta pengguna. 

Pertumbuhan dan peran generasi milenial dalam promosi produk dalam negeri pun sangat signifikan. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengatakan bahwa kaum milenial memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini mencakup promosi produk dalam negeri dan meningkatkan jumlah transaksi. Generasi milenial ini dapat berperan sebagai affiliator marketing atau influencer

Data Perkembangan Sektor E-Commerce di Indonesia
Data Perkembangan Sektor E-Commerce di Indonesia

Melihat hal ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah harus memanfaatkan potensi ekonomi digital sektor perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian Perdagangan menanggapi hal ini dengan serius dan membentuk Empat Pilar Transformasi Perdagangan Digital. 

“Karena itu kita perlu empat pilar utama untuk meningkatkan perekonomian Indonesia,” ujar Kasan, kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.

Pilar pertama adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terbuka dengan perubahan, inovatif, dan memiliki kemauan untuk berkembang. Pilar kedua adalah Marketplace. Bersinergi dengan UMKM melalui rangkaian pelatihan, seperti Agregasi Barang dengan Marketplace dan Ekspor. 

Pilar ketiga adalah Ritel Modern. Ritel ini memberikan akses kemitraan agar jangkauan produk UMKM dalam semakin luas. Lalu, pilar yang terakhir adalah Lembaga Pembiayaan. Lembaga ini memberikan akses pembiayaan bagi UMKM. 

Dengan adanya pilar tersebut, pemerintah mengajak semua pihak untuk berkolaborasi. Terutama bagi pengusaha UMKM, kaum milenial, dan terkhusus bagi mahasiswa. Sebab sinergi pemerintah dan dunia Pendidikan penting dalam membantu promosi produk UMKM berkualitas. Kolaborasi, kerja sama, dan adaptasi digital dianggap mampu untuk menghadapi tantangan perdagangan saat ini. 

Melihat adanya peluang tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI membentuk sebuah Kebijakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Hal ini karena pemerintah melihat data jumlah UMKM yang terdigitalisasi hingga tahun 2022 sebesar 20.997.131 UMKM. Pemerintah menargetkan hingga 30 juta UMKM pada tahun 2024.

Kebijakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

E-commerce memiliki potensi dan tantangan tersendiri. Potensi yang ada meliputi, memotong rantai distribusi yang membuat harga tinggi. E-Commerce dapat menjadi sarana promosi dan berdagang bagi UMKM dan pedagang untuk memperluas akses pasar. Serta kemudahan transaksi bagi konsumen dan fleksibilitas berjualan di manapun dan kapanpun.

Selain itu, E-commerce juga memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari praktik perdagangan tidak sehat yang mengancam UMKM. Resiko penyalahgunaan data pribadi, penjualan barang palsu dan tidak sesuai standar yang dapat membahayakan konsumen. Serta maraknya penipuan yang dialami konsumen dalam bertransaksi secara online. 

Kebijakan terkait perdagangan melalui sistem elektronik telah teramanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Peraturan ini mencakup pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan tujuan kepastian dan perlindungan hukum, kesempatan berusaha bagi setiap pihak, Equal Level Playing Field, dan pengutamaan kepentingan Nasional dan UMKM.  

Selain itu, Peraturan lain yang mengatur ada pada Peraturan Menteri Perdagangan No.60 Tahun 2020 yang mengatur lebih lanjut sejumlah ketentuan pada Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur Ketentuan Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha PMSE, Pengutamaan produk lokal, pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha, dan KP3A bidang PMSE sebagai perwakilan PPMSE Luar Negeri. 

Kementerian Perdagangan mengatakan semua ketentuan offline berlaku secara online. “Semua pelaku usaha yang melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terang Kasan, kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.

Guna mendukung digitalisasi perdagangan nasional, perlu ada akselerator digitalisasi perdagangan. Akselerator ini berupa kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Pelaku Usaha, dan Akademisi. Karena itulah perlu adanya kerja sama dan langkah berani bagi seluruh pihak untuk memajukan Pertumbuhan Perekonomian Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *